Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokatuh, Bapak/Ibuu guru di seluruh tanah air lagi-lagi berita yang sangat memprihatinkan di dunia pendidikan kita, setelah LKS PJOK berbau porno dari Padang sekarang muncul LKS ganja dan kokain dari Tangerang. Dan inilah berita yang Admin kutip dari merdeka.com pagi ini.
Ikatan
Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Tangerang Selatan meminta tindak tegas
penerbit Lembar Kerja Siswa (LKS) memasukkan ganja dan kokain sebagai
jamu. Bahkan harus masuk dalam ranah hukum bila ditemukan unsur
kesengajaan.
"Kalau ada unsur kesengajaan maka harus ada sanksi hukum yang tegas. Jika tidak sengaja maka itulah cermin pendidikan kita. Sebuah produk buku, karya intelektual, dapat tersebar di sekolah dengan konten yang ditulis oleh pengarang yang tidak kompeten. Ini menunjukkan kecerobohan pendidikan kita," Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Tangsel, Abdullah Ubaid, Kamis (27/10).
Atas kasus ini, pihaknya mempertanyakan peran stakeholder sekolah selama ini. Apalagi dalam institusi sekolah banyak pihak terkait. Dari unsur pemerintah, ada dinas pendidikan dan juga inspektorat. Sedangkan unsur sekolah, ada guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, dan juga komite sekolah.
"Harusnya, deteksi dini terhadap buku LKS itu sudah dapat dilakukan sebelum buku sampai di tangan siswa. Tapi, nyatanya, mereka belum mampu menjalankan perannya dengan baik," jelasnya.
Kejadian ini, kata dia, menunjukkan bahwa tata kelola sekolah di Tangsel masih carut-marut dan perlu dibenahi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada lagi peran lembaga terkait dengan sekolah.
"Bahkan, Dewan Pendidikan Tangsel juga ada, tapi peran apa saja yang mereka lakukan? Kita patut pertanyakan," terangnya.
"Kalau ada unsur kesengajaan maka harus ada sanksi hukum yang tegas. Jika tidak sengaja maka itulah cermin pendidikan kita. Sebuah produk buku, karya intelektual, dapat tersebar di sekolah dengan konten yang ditulis oleh pengarang yang tidak kompeten. Ini menunjukkan kecerobohan pendidikan kita," Sekretaris Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama Kota Tangsel, Abdullah Ubaid, Kamis (27/10).
Atas kasus ini, pihaknya mempertanyakan peran stakeholder sekolah selama ini. Apalagi dalam institusi sekolah banyak pihak terkait. Dari unsur pemerintah, ada dinas pendidikan dan juga inspektorat. Sedangkan unsur sekolah, ada guru, siswa, orang tua, tokoh masyarakat, dan juga komite sekolah.
"Harusnya, deteksi dini terhadap buku LKS itu sudah dapat dilakukan sebelum buku sampai di tangan siswa. Tapi, nyatanya, mereka belum mampu menjalankan perannya dengan baik," jelasnya.
Kejadian ini, kata dia, menunjukkan bahwa tata kelola sekolah di Tangsel masih carut-marut dan perlu dibenahi. Ini sekaligus menunjukkan bahwa tidak ada lagi peran lembaga terkait dengan sekolah.
"Bahkan, Dewan Pendidikan Tangsel juga ada, tapi peran apa saja yang mereka lakukan? Kita patut pertanyakan," terangnya.
sumber : merdeka.com (28/10/2016)
0 Komentar